NO LOKASI BULAN WILAYAH
1 Kec Gondang
Kec Ngronggot
Kec Rejoso
Kec Loceret
April Irbanwil I
Irbanwil II
Irbanwil III
Irbanwil IV
2 6 Kecamatan Agustus Irbanwil I
Irbanwil II
Irbanwil III
Irbanwil IV
3 6 Kecamatan Nopember Irbanwil I
Irbanwil II
Irbanwil III
Irbanwil IV
Agenda Kegiatan Klinik Konsultasi Tahun 2019 :
* jadwal dapat berubah
 
AGENDA KEGIATAN
 
DOKUMENTASI

 
FAQ
Frequently asked questions
Pertanyaan yang sering diajukan

Klinik Konsultasi di Kec Gondang
Klinik Konsultasi di Kec Ngronggot
Klinik Konsultasi di Kec Rejoso
Klinik Konsultasi di Kec Loceret
Klinik Konsultasi dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 22 s/d 23 April 2019 pada 4 (empat) kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu Kec Gondang, Ngronggot, Rejoso dan Loceret. dengan dihadiri peserta dari Pemerintahan Desa di wilayah tersebut. pada kegiatan tersebut juga dihadiri narasumber/pendamping dari Inspektur Pembantu wilayah yang membidangi, dari Kejaksaan Negeri Nganjuk serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tanya
Jawab
Anggaran Dana Desa ditransfer ketika mendekati akhir Desember, sedangkan terdapat kegiatan pembangunan yang belum dilaksanakan, apakah pelaksanaan menunggu Dana Desa cair, bagaimana solusi agar pelaksanaan pembangunan tidak terlambat ?
1
Sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentnag Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK
2
3
Apakah selain Kaur Keuangan dapat melaksanakan fungsi kebendaharaan ?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa fungsi kebendaharan harus dilaksanakan oleh Kaur Keuangan, apabila kaur Keuangan dapat mengangkat Plt. Kaur Keuanganan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, dan segera berkoordinasi dengan Dinas PMD bagaimana proses pengisian Jabatan Kaur Keuangan
Apakah dalam penyusunan pertanggungjawaban harus sesuai dengan RAB ?
Dalam penyusunan pertanggungjawaban yang harus diperhatikan adalah eksekusi anggaran harus sesuai dengan harga satuan pasar/ harga riil, tidak sesuai sesuai dengan harga di RAB, sedangkan untuk volumenya disesuaikan dengan RAB
4
5
Apakah realisasi anggaran harus sesuai dengan APBDes ?
APBDes merupakan pedoman dalam pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) Tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi realisasi anggaran tidak harus dieksekusi semuanya, harga disesuaikan dengan harga riil, dan apabila ada saldo lebih anggaran disetorkan ke Rekening kas Desa melalui Bendahara, dan dapat dialokasi kembali pada Perubahan APBDes
Mengapa pencairan dana desa selalu terlambat ?
Bahwa masalah keterlambatan Dana Desa dialami hampir seluruh Desa di Indonesia (menjadi masalah Nasional), yang mengetahui penyebabnya pastinya  adalah Instansi/Kementerian yang terkait, sedangkan Inspektorat bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Dana Desa
6
7
8
Bagaimana cara perhitungan pajak untuk siltap dan tambahan penghasilan ?
Simulasi Penghitungan PPh pasal 21 atas Siltap dan Tunjangan
Eks Bengkok yang Diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa
1.  Total Pendapatan (siltap + bengkok 1 tahun)
                                                                    200.000.000
2.  Biaya jabatan 5 % x 200.000.000/max 6.000.000  
                                                                           6.000.000
3.  PTKP
                  Pribadi                               54.000.000
                  Istri/suami                                       4.500.000
                  Anak 2 (@4.500.000/max 3)       9.000.000 +
                       
                                                                       67.500.000
4.  PKP =                      126.500.000
5.  PPh pasal 21 terutang :
                                      50.000.000 x  5 %  =     2.500.000
                                      76.500.000 x 15 %  =  11.475.000 +
                                                                 13.975.000
Tarif pajak :
0 - 50.000.000                         =   5 % /  6 %
            > 50.000.000 - 250.000.000  =  15 % / 18 %
Apakah kegiatan yang terdapat di APBDes dapat dialihkan dengan kegiatan yang lain ?
Bisa dengan melalui mekanisme Perubahan APBDes dahulu kemudian kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
Apakah pengadaan dari PAD harus diakui sebagai asset Desa ?
Seluruh pengadaan modal yang sudah direncanakan pada APBDes harus dicatat sebagai asset desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan bagian dari APBDes sehingga harus dicatat sebagai asset desa
9
10
Apakah bunga bank dapat digunakan sebagai tambahan belanja ?
Bunga bank yang diperoleh dapat digunakan sebagai alokasi belanja, dengan melalui mekanisme yang ada, yaitu bunga bank di akhir tahun dialokasikan untuk pendapatan lainnya di APBDes tahun berikutnya
Berapakah besaran untuk Administrasi Proyek (AP) dan digunakan untuk apa saja ?
Administrasi Proyek (AP) sebsar 5% dari total kegiatan, yang digunakan untuk 3% honorarium dan sisanya digunakan untuk prasasti, papan proyek, biaya perencanaan, biaya rapat/evaluasi, dan ATK
11
Bagaimana peng SPJ an yang benar ?
Nota sesuai dengan harga dan dikeluarkan oleh penyedia, tidak ditulis sendiri, nilai di kuitansi adalah nilai barang dan pajak yang dipungut, dan harga yang tertera di nota sesuai dengan harga penyedia
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
ingin informasi lebih jelas ? silahkan chat dengan auditor kami :
pilih auditor sesuai dengan wilayah kerja OPD saudara
 
 
 
 
Inspektur Pembantu Wilayah I
081553402914 (Intan Esy Nurwaya)
 
Inspektur Pembantu Wilayah II
081335111359 (Dwi Tristanti)
Inspektur Pembantu Wilayah III
081913029366 (Lutfi Ashari)
Inspektur Pembantu Wilayah IV
081330032501 (Wahyu Dwiprasetya)
Kontak :
Jl Panglima Sudirman No 284 Nganjuk
Telp/Fax. 0358 - 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id
@ 2019 tim IT Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk